Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia

Adalah lembaga-lembaga politik yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Suprastruktur politik diatur dalam konstitusi negara. Lembaganya tercantum dalam UUD 1945. Suprastruktur politik juga disebut lembaga negara.

Suprastruktur politik di Indonesia menurut UUD 1945 yaitu

MPR,

DPR,

DPD,

Presiden dan wakil presiden,

Badan Pemeriksa Keuangan,

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi, dan

Komisi Yudisial

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Menurut pasal 2 Ayat (1) UUD 1945, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Masa jabatan MPR yaitu lima tahun. Sebelum memangku jabatan, anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama dalam sidang Paripurna MPR.

Tugas dan wewenang MPR, antara lain:

Mengubah dan menetapkan UUD;

Melantik presiden dan wakil presiden Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden;

Melantik wakil presiden menjadi presiden

Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden;

Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

Hak-hak MPR dalam melaksanakan tugas dan wewenang, yaitu:

Mengajukan  usul perubaha pasal-pasal dalam UUD

Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan

Memilih dan dipilih

Membela diri

Imunitas

Protokoler

Keuangan dan administrasi

2. Dewan Perwakilan Rakyat

DPR merupakan lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri atas anggota parati politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Masa jabatannya lima tahun. DPR sebagai lembaga negara mempunyai tiga fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pegawasan.

Tugas dan wewenang DPR antara lain:

Membentuk UU bersama presiden

Memberikan persetujuan Peraturan pemerintah pengganti UU

Menerima dan membahas usulan RUU

Menetapkan APBN bersama presiden

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah

Memilih anggota BPK

Memberi persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian Komisi Yudisial

Memilih tiga orang calon hakim konstitusi kepada presiden

3. Dewan Perwakilan Daerah

Merupakan lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri dari wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu. Anggotanya dari tiap provinsi sebanyak empat orang. Dan jumlah keseluruhan anggota tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Anggota DPD diresmikan oleh keputusan presiden. Jabatannya lima tahun.

DPD mempunyai funsi, antara lain:

Ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu,

Pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu.

Tugas dan wewenang DPD, antara lain:

Dapat ikut mengajukan ke DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah

Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pemilihan anggota BPK

Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah

Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK.

4. Presiden dan Wakil Presiden

Pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan, serta dibantu wapres dan kabinet.

Kekuasaan presiden sebagai kepala negara, yaitu

Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara

Presiden mennyatakan keadaan bahaya

Presiden mengangkat duta dan konsul

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MPR

Presiden memberi gelar, tanda penghormatan lainnya

Presiden meresmikan anggota BPK

Presiden menetapkan hakim agung

Kekusaan presiden sebagai kepala pemerintahan, yaitu

Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan (pasal 4)

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan (pasal 16)

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri (pasal 17)

5. Badan Pemeriksa Keuangan

Adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara (APBN, pajak, dll). Hasil laporan itu dilaporkan ke DPR dan DPD.

Wewenang BPK dalam tugasnya adalah

Menetapkan kebijakan atas tanggung jawab keuangan

Melakukan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku

Menetapkan kebijaksanaan tugas penunjangannya.

6. Mahkamah Agung

Merupakan peradilan tertinggi yang memberi putusan akhir yang dimintakan kasasi. MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, serta mempunyai wewenang menguji secara material terhadap perundangan dibawah UU.

7. Mahkamah Konstitusi

Dalam perubahan konstitusi (UUD 1945) ditegaskan bahwa jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh MA dan MK. MK ini bertujuan untuk menjalankan fungsi peradilan terhada[ kasus-kasus yang berkaitan dengan judical review , sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol, dan hasil pemilu.

Kewenangan MK yang tertera dalam pasal 24 C UUD 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk:

Menguji UU terhadap UUD

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara

Memutus pembubaran partai politik

Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

8. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24B UUD 1945 yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

B. Infrastruktur Politik di Indonesia

Infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik yang ada dalam masyarakat. Lembaga ini dibentuk dan bergerak di masyarakat, mencakup lembaga seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan atau kelompok penekan, dan media massa.

1. Partai Politik

Kelompok ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional. Partai potlitik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar persatuan dan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Tujuan umum partai politik adalah

Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD

Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan negara

Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia

Tujuan khusus partai politik adalah memperjuang kan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, ber bangsa, dan bernegara.

2. Organisasi Kemasyarakatan

Adalah perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu, biasanya untuk memenuhi kebutuhan di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan amat luas cakupannya.

3. Kelompok Kepentingan

Adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, dan atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan atau tuntutan kelompok tersebut.

Ciri-ciri kelompok kepentingan adalah

Kumpulan orang yang terorganisir yang bertujuan

Adanya kepentingan yang sama

Setiap kegiatannya dilakukan bersama

Setiap kegiatannya mengatasnamakan masyarakat

Kegiatannya tidak untuk dapat jabatan publik.

4. Media Massa

Media massa dalam arti sempit adalah media cetak seperti surat kabar, majalah, dll. Media massa ini sering disebut pers.

Media massa dalam arti luas adalah semua media komunikasi seperti media cetak, media audio visual, dan media elektronik. Contoh: radio, televisi, dll. Pers dalam arti media cetak termasuk media komunikasi.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , kedua lembaga saling membutuhkan, baik lembaga infrastruktur maupun suprastruktur politik. Kerjasama antar lembaga politik dalam suatu negara membentuk suatu sistem politik

Sumber: Buku "Membangun Wawasan KEWARGANEGARAAN" - Bambang Tri Purwanto dan Sunardi

Demikian postingan kali ini dan semoga bermanfaat.